Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: peng
Buku ini telah disesuaikan dengan tuntutan kompetensi SMK/MAK di bidangnya. Dengan demikian, kami berharap siswa mampu berkompetisi di dunia kerja.Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.Bukan hanya soal kabinet dan an
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik k
"My posture within the IDI Board is rather new, however it is satisfying to incorporate the perspectives of IDI plus the IDI Board in to the eyesight of BPK to check out that, equally as Indonesia is part of the global Local community, BPK also has a role to play in the global community of SAI's. This much larger outlook opens up prospect within bu
Agus Joko Pramono telah menjadi sosok penting dalam reformasi pengawasan keuangan negara, khususnya selama masa jabatannya sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kepemimpinannya, Agus berperan besar dalam memajukan transparansi keuangan di Indonesia, yang merupakan kunci untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyimpangan dala